PANGAN JAJANAN SEHAT DAN AMAN

  • Pangan jajanan termasuk dalam kategori pangan siap saji (makanan dan minuman) yang dijual untuk langsung dikonsumsi tanpa proses pengolahan lebih lanjut.

  • Ragam pangan jajanan :
    Baso, mie goreng, nasi goreng, ayam goreng, burger, cakue, cireng, cilok, cimol, baso tahu, arumanis, gulali, es jepit, es lilin dan ragam pangan jajanan lainnya.

  • Pangan jajanan yang sehat dan aman adalah pangan jajanan yang bebas dari bahaya fisik, cemaran bahan kimia dan bahaya biologis.

  • Bahaya Fisik dapat berupa benda asing yang masuk kedalam pangan seperti : isi stapler, batu/kerikil, rambut, kaca, dll

  • Bahaya Kimia dapat berupa cemaran bahan kimia yang masuk ke dalam pangan, atau karena racun yang sudah terkandung di dalam bahan pangan, atau karena racun yang sudah terkandung di dalam bahan pangan seperti : cairan pembersih, pestisida, cat, jamur beracun, singkong racun, jengkol, dll

  • Bahaya Biologis dapat disebabkan oleh mikroba patogen penyebab keracunan pangan, seperti : virus, parasit, kapang dan bakteri

KIAT MEMILIH PANGAN JAJANAN YANG SEHAT DAN AMAN

  • Hindari pangan yang dijual di tempat terbuka, kotor dan tercemar, tanpa penutup dan tanpa kemasan.

  • Beli pangan yang dijual ditempat bersih dan terlindung dari : matahari, debu, hujan, angin dan asap kendaraan bermotor. Pilih tempat yang bebas dari serangga dan sampah.

  • Hindari pangan yang dibungkus dengan kertas bekas atau koran. Belilah makanan yang dikemas dengan kertas, plastik atau kemasan lain yang bersih dan aman.

  • Hindari makanan yang mengandung bahan pangan sintetis berlebihan atau bahan tambahan makanan yang terlarang dan berbahaya. Biasanya, makanan seperti itu dijual dengan harga yang sangat murah.

  • Warna makanan atau minuman yangterlalu mencolok, besar kemungkinan mengandung pewarna sintetis. Jadi, sebaiknya jangan dibeli. Sayang nyawa daripada harta.

  • Untuk rasa makanan, jika rasanya menyimpang atau aneh berarti ada kemungkinan bahan makanan tersebut mengandung bahan berbahaya atau bahan tambahan makanan yang berlebihan. Sebaiknya hindari minuman yang terasa pahit, kecuali obat, yang mengandung sakharin berlebihan. Atau hindari pangan yang terasa masam, yang mungkin sudah ditumbuhi bakteri atau jamur yang membawa kuman penyakit.

Kartu Kredit

adalah Instrumen Keuangan yang memberikan berbagai kemudahan dan keamanan baik dalam bertransaksi maupun arus kas.

Yang harus dipahami konsumen sesuai dengan namanya, kartu kredit tetap merupakan kredit. Lazimnya kredit-kredit lain, ketika berhutang maka harus ada gambaran bagaimana cara pembayarannya. Konsumen yang cerdas harus sudah punya rencana keuangan yang jelas.

Apa yang perlu Dipertimbangkan dalam Memiliki Kartu Kredit ?

  1. Pilihlah bank yang bisa memberikan pelayanan secara lengkap meliputi layanan informasi pengaduan, penyelesaian masalah dan kemudahan pembayaran selama 24 jam atau cara pembayaran yang mudah dan dapat diakses dengan cepat, kapan saja, dimana saja. Misal lewat ATM, Internet, atau lewat Handphone;
  2. Pilih kartu kredit yang memiliki jaringan penerimaan dan otoritas yang diakui seluruh dunia;
  3. Besarnya iuran tahunan dan suku bunga kartu kredit  antara satu dengan lainnya berbeda-beda nilainya. Oleh karena itu pilihlah kartu kredit yang bebas annual fee (bebas iuran tahunan) serta suku bunga yang sesuai dengan fasilitas yang akan anda dapatkan;
  4. Hal ini untuk menghindarkan resiko kejahatan kartu kredit dan resiko keuangan lainnya. Pilihlah kartu kredit yang memiliki fasilitas photo card (foto diri) dan digital signature (tanda tangan yang dicetak pada kartu).

Apa yang Perlu Anda Cermati Mengenai Kartu Kredit ?

  1. Sebagai konsumen anda harus mencari tahu fasilitas apa saja yang biasa dinikmati. Biasanya penerbitkartu kredit akan memberikan banyak fasilitas kemudahan bagi pemakai kartu kredit;
  2. Besarnya biaya-biaya yang dikenakan oleh penerbit kartu kredit, seperti biaya tahunan;
  3. Informasi tingkat suku bunga untuk belanja dan pengambilan tunai. Kedua jenis pemakaian ini tidaklah sama khususnya untuk tingkat suku bunga yang dibebankan;
  4. Cara perhitungan dan pembebanan kartu kredit;
  5. Tenggat waktu dan masa jatuh tempo tagihan, karena disinilah letak keuntungan menggunakan kartu kredit, karena makin lama tenggat waktu jatuh tempo, makin besar keuntungan pemegang kartu kredit.

Kiat Penggunaan Kartu Kredit

  1. Disiplin dalam menggunakan kartu kredit, usahakan penggunaan kartu kredit memang sudah dianggarkan dalam keuangan keluarga, ibarat anda menggunakan uang tunai tapi dengan kelebihan tenggat waktu;
  2. Apabila penggunaan kartu kredit telah dilaksanakan secara disiplin dan mengikuti aturan, sebaiknya pengeluaran-pengeluaran rutin seperti bayar telepon, listrik dan lainnya menggunakan kartu kredit;
  3. Jangan pernah anda mengambil uang tunai melalui ATM dengan kartu kredit anda, bukan hanya bunga besar tapi juga beban biaya dan penerapan perhitungan bunga langsung, kecuali dalam keadaan darurat;
  4. Sebaiknya jangan hanya membayar cicilan minimum setiap bulan, karena beban bunga bulanan yang biasa mencapai 3.5%. Dengan perhitungan bunga berbunga maka bunga hutang kredit anda bisa lebih dari 40% per tahun;
  5. Jangan berbelanja pakai kartu kredit lewat internet, karena nomornya bisa diakses meskipun sudah diproteksi atau aturan penggunaannya yang ketat;
  6. Batasi kepemilikan hanya 3 kartu kredit;

APA YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT ?

  1. Simpan kartu kredit anda ditempat yang aman.
  2. Hafalkan nomor PIN dan jangan pernah ditulis.
  3. Jangan pernah memikirkan nomor kartu kredit jika anda tidak berniat bertransaksi.
  4. Periksa jumlah transaksi sebelum anda menandatangani sales draft.
  5. Pastikan kartu kredit anda  terima, setelah transaksi.
  6. Simpan sales draft dan cocokkan pada lembar tagihan bulanan.
  7. Apabila ada transaksi yang diragukan segera laporkan keberatan anda secara tertulis melalui Custoner Service Credit Card .

Ketika seseorang mau mengasuransikan harta bendanya, banyak yang bingung: perusahaan mana yang bonafid dan terpercaya. Kiat-kiat berikut ini bisa membantu Anda dalam menemukan perusahaan asuransi yang tepat!

Masyarakat di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan Singapura, hampir tidak mempunyai problem mencari perusahaan asuransi yang kredibel. Sebab, di sana sudah ada peringkatnya. Perusahaan-perusahaan yang bonafit dan modalnya likuid, diberi peringkat triple “A” (AAA) dan dibawahnya “BBB”. Perusahaan yang berada di median tengah, dinilai “CCC”, dan yang sudah ‘gawat’ kondisinya diberi nilai “DDD”.

Peringkat ini tentu saja dapat dipercaya karena dilakukan oleh lembaga-lembaga independen. Lembaga-lembaga itu membuat peringkat berdasarkan tiga katagori, yakni: kondisi keuangan perusahaan, kemampuan membayar klaim dan mutu pelayanan yang diberikan. Dua lembaga pemeringkat yang cukup berpengaruh adalah Standard&Poor’s (S&P) dan AM Best. Reputasi kedua lembaga ini sudah dikenal di seluruh dunia dan dijadikan sebagai acuan dalam memilih perusahaan asuransi.

Sayangnya, lembaga pemeringkat seperti S&P dan AM Best, belum banyak dikenal di Indonesia, sehingga masyarakat yang ingin berasuransi, harus berusaha dan mencari sendiri informasi perusahaan yang akan diikuti. Bagi yang awam, hal ini tentu saja sulit. Bukan saja karena informasi yang dibutuhkan itu tidak tersedia, tapi bila tersedia juga, mereka kesulitan menganalisanya.

Untuk membantu memilih perusahaan asuransi, dibawah ini kami utarakan beberapa acuan yang bisa digunakan. Acuan ini tentu saja tidak bersifat multak, melainkan sekedar wawasan.

1. Premi

2. Besar-kecilnya Perusahaan

3. Laporan Keuangan

4. Kinerja Manajemen

5. Informasi tentang Prestasi Perusahaan

6. Cara Penyelesaian jika terjadi Klaim dan Pengaduan

Posisi Tawar Nasabah Semakin Kuat:

Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi jaminan supaya hak-hak tertanggung lebih diperhatikan. Keluhan-keluhan konsumen sekarang sudah terjawab dengan hadirnya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. UU yang dibuat dalam semangat reformasi ini, selain memberi perlindungan kepada konsumen, juga menempatkan mereka dalam posisi tawar yang lebih kuat. Berdasarkan UU ini, konsumen berhak meminta keterangan segala sesuatu yang akan diperjanjikan dalam asuransi, dan selaku pihak ‘penjual produk’, perusahaan asuransi harus bersedia menjelaskan isi dan makna kontrak dalam polis hingga konsumen benar-benar memahaminya. Terhadap konsumen apakah pemakai produk atau pengguna jasa – yang merasa dirugikan karena produk/barang atau jasa yang mereka terima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau sebagaimana mestinya, UU ini menjamin agar mereka mendapat kompensasi atau ganti rugi.

Sebagai pihak yang berjanji, tertanggung dan penanggung memiliki posisi yang setara dan tidak ada yang di bawah dan diatas. Hak-hak lainnya yang ditegaskan dalam UU Nomor 8/99 antara lain adalah:

· Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

· Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

· Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut

· Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

· Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

· Hak-hak yang diatur dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikianlah ulasan kami pada artikel kali ini, semoga menambah wawasan Anda dalam berasuransi dan membantu Anda memilih perusahaan yang bonafit dan dapat dipegang janjinya.

Selamat berasuransi.

Dari berbagai pengalaman yang ada, timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat hal yaitu (i) informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank, (ii) pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang  masih kurang, (iii) ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana, dan (iv) tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank.

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam berhubungan dengan bank. Mengingat pentingnya permasalahan tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004. API sendiri merupakan suatu cetak biru sistem perbankan nasional yang terdiri dari enam pilar untuk mewujudkan visi sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Enam pilar dalam API adalah (i) struktur perbankan yang sehat, (ii) sistem pengaturan yang efektif, (iii) sistem pengawasan yang independen dan efektif, (iv) industri perbankan yang kuat, (v) infrastruktur yang mencukupi, dan (vi) perlindungan nasabah.

Jika selama ini Bank Indonesia selalu berpijak pada UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No. 3/2004 dalam pengaturan aspek kehati-hatian bank, maka dengan telah berlaku efektifnya UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen sejak tahun 2001 aspek pengaturan perbankan pun harus diperluas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank.

Bank Indonesia sejak awal tahun 2002 mulai menyusun cetak biru sistem perbankan nasional yang salah satu aspek didalamnya tercakup upaya untuk melindungi dan memberdayakan nasabah. Upaya ini kemudian berlanjut dan dituangkan menjadi Pilar ke VI dalam API yang mencakup empat aspek, yaitu mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen, transparansi informasi produk, dan edukasi nasabah. Keempat aspek tersebut dituangkan kedalam empat program API, yaitu:

  1.  
    1. Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah
    2. Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen
    3. Penyusunan standar transparansi informasi produk
    4. Peningkatan edukasi untuk nasabah

Tidak kalah pentingnya dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah ini adalah keberadaan infrastruktur di bank untuk menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah. Dalam hal ini, bank harus merespons setiap keluhan dan pengaduan yang diajukan nasabah, khususnya yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan nasabah melalui bank tersebut. Untuk menghindari berlarut-larutnya penanganan pengaduan nasabah, diperlukan standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah. Standar waktu ini harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat dipenuhi dengan baik oleh bank dan tidak menimbulkan kesan bahwa pengaduan tidak ditangani dengan semestinya oleh bank.

Apabila nasabah tidak puas dengan hasil penyelesaian pengaduan yang dilakukan bank, maka perlu pula disediakan media yang dapat menampung penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank. Mengingat sebagian besar nasabah bank adalah nasabah kecil, maka media penyelesaian sengketa nasabah dengan bank haruslah dapat memenuhi unsur sederhana, murah, dan cepat. Sederhana dalam arti proses penyelesaian sengketa dilaksanakan tanpa melalui proses yang berkepanjangan, murah dalam arti tidak menimbulkan beban tambahan yang memberatkan nasabah, dan cepat dalam arti penyelesaian sengketa dilaksanakan dalam jangka waktu relatif singkat.

Penerbitan PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah” dan PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Penyelesaian Pengaduan Nasabah” yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Perbankan Januari 2005 dan PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang “Mediasi Perbankan” sebagai bagian dari Paket Kebijakan Perbankan Januari 2006 merupakan realisasi dari upaya Bank Indonesia untuk menyelaraskan kegiatan usaha perbankan dengan amanat UU Perlindungan Konsumen yang mewajibkan adanya kesetaraan hubungan antara pelaku usaha (bank) dengan konsumen (nasabah). Sebagai bagian dari Paket Kebijakan Perbankan, penerbitan ketiga ketentuan tersebut akan dapat membawa dimensi baru dalam pengaturan perbankan dengan turut diperhatikannya pula kepentingan nasabah secara eksplisit sebagai aspek penting yang turut mempengaruhi perkembangan perbankan nasional ke depan.

Pada PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang terkait dengan adanya potensi kerugian finansial pada sisi nasabah. Dalam PBI ini diatur mengenai tatacara penerimaan, penanganan, dan juga pemantauan penyelesaian pengaduan. Selain itu, bank diwajibkan pula untuk memberikan laporan triwulanan kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan penyelesaian pengaduan nasabah tersebut.

Pada prinsipnya, PBI diatas mengatur bahwa bank tidak diperkenankan menolak setiap pengaduan yang diajukan secara lisan maupun tertulis. Untuk pengaduan lisan, bank wajib menyelesaikannya dalam waktu 2 hari kerja sedangkan untuk pengaduan tertulis wajib diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja dan dapat diperpanjang hingga 20 hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu.

Untuk memastikan bahwa bank telah melaksanakan ketentuan penyelesaian pengaduan nasabah, maka setiap triwulan bank diwajibkan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai kasus-kasus pengaduan yang sedang dan telah diselesaikan oleh bank. Laporan ini nantinya akan disusun sedemikian rupa sehingga akan mudah diketahui produk apa yang paling bermasalah dan jenis permasalahan yang paling sering dikemukakan nasabah. Melalui laporan ini pula Bank Indonesia akan dapat memantau permasalahan yang kemungkinan dapat berkembang menjadi permasalahan yang bersifat sistemik sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah ekskalasi permasalahan yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan.

Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak akan selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank baik seluruhnya maupun sebagian sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank yang dapat merugikan hak-hak nasabah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, maupun melalui jalur peradilan. Namun demikian, upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan tidak mudah dilakukan bagi nasabah kecil dan usaha mikro kecil (UMK) mengingat hal

tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa nasabah dengan bank bagi nasabah kecil dan UMK perlu diupayakan secara sederhana, murah, dan cepat melalui penyelenggaraan mediasi perbankan agar hak-hak mereka sebagai nasabah dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik dan reputasi bank dapat tetap terjaga.

Pada PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dinyatakan bahwa sampai dengan akhir tahun 2007 pelaksanaan fungsi mediasi perbankan akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini perlu dimaklumi karena Bank Indonesia berkewajiban dan berkepentingan untuk membentuk “image” yang baik mengenai penyelenggaraan mediasi perbankan, sebelum lembaga mediasi tersebut dilaksanakan oleh suatu lembaga yang independen pada tahun 2008.

Bagaimanapun, kesehatan merupakan kebutuhan pokok  dalam kehidupan, sedangkan pengetahuan dan ketrampilan pasien terbatas. Dengan demikian, pasien maupun keluarganya akan mencari pertolongan kepada petugas kesehatan.

Dalam hal ini, pasien sebenarnya merupkan faktor liveware. Pasien harus dipandang sebagai subyek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan bukan sekedar obyek. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum.

Apa saja harapan konsumen terhadap pemberi pelayanan kesehatan Dan kewajiban pihak sarana pelayanan kesehatan dalam memenuhi harapan tersebut ? Harapan pasien sebagai konsumen yaitu:

· Reliability (kehandalan) : pemberian pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan

· Responsiveness (daya tanggap) : membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap tanpa membedakan unsur SARA (Suku, Agama, Ras, Golongan) pasien

· Assurance (jaminan) : jaminan keamanan, keselamatan, kenyamanan

· Emphaty (empati) : komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan konsumen / pasien

Sedangkan kewajiban pihak sarana kesehatan yaitu antara lain :

· Memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan suku, ras, agama, seks, dan status sosial pasien

· Merawat pasien sebaik-baiknya, menjaga mutu perawatan dengan tidak membedakan kelas perawatan

· Memberikan pertolongan pengobatan di UGD tanpa meminta jaminan materi terlebih dahulu

  • Merujuk pasien kepada rumah sakit lain apabila tidak memiliki sarana, prasarana, peralatan, dan tenaga yang diperlukan

    · Membuat rekam medis pasien rawat jalan dan inap

    Jenis-jenis masalah perlindungan konsumen sejak berlakunya UU No. 8 /1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat beragam, namun gugatan konsumen terhadap pelayanan jasa kesehatan dan yang berhubungan dengan masalah kesehatan masih tergolong langka. Hal ini antara lain disebabkan selama ini hubungan antara si penderita dengan si pengobat, yang dalam terminology dunia kedokteran dikenal dengan istilah transaksi terapeutik, lebih banyak bersifat paternalistic.

    Seiring dengan perubahan masyarakat, hubungan dokter – pasien juga semakin kompleks, yang ditandai dengan pergeseran pola dari paternalistic menuju partnership, yaitu kedudukan dokter sejajar dengan pasien (dokter merupakan partner dan mitra bagi pasien).

    Lalu pertanyaannya, apakah pasien dapat disebut sebagai konsumen, dan pemberi pelayanan kesehatan (dokter) sebagai pelaku usaha ?

    Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Adapun pengertian  konsumen di sini yaitu konsumen akhir, sedangkan produk berupa barang, mis : obat-obatan, suplemen makanan, alat kesehatan, dan produk berupa jasa, mis.: jasa  pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, dokter gigi, jasa asuransi kesehatan.

    Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan. (UU No.23/1992 tentang Kesehatan). Sedangkan dalam Black Law Dictionary dinyatakan : Business (kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi) meliputi: employment, occupation, PROFESSION, or commercial activity engaged in / or gain or livelihood (segala kegiatan untuk mendapatkan keuntungan / mata pencaharian).

    Selain itu, dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/MENKES/SK/VI/2004 tentang Persiapan Liberalisasi Perdagangan dan Jasa di Bidang Kesehatan, berarti UU No. 8 / 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat diberlakukan pada bidang kesehatan.

    HUBUNGAN HUKUM ANTARA PASIEN DAN RUMAH SAKIT

    1. Perjanjian perawatan, yaitu kesepakatan antara RS dan pasien bahwa pihak RS menyediakan kamar perawatan dan adanya tenaga perawat yang akan melakukan tindakan perawatan

    2. Perjanjian pelayanan medis, yaitu kesepakatan antara RS dan pasien bahwa tenaga medis pada RS akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis (inspanningsverbintenis).

    HUBUNGAN HUKUM PASIEN – DOKTER

    Merupakan perikatan / kontrak terapeutik, yaitu pihak dokter berupaya secara maksimal menyembuhkan pasien (inspanningsverbintenis), jarang merupakan resultaatsverbintenis.

    PENGERTIAN MALAPRAKTIK MEDIK

    Saat ini di Indonesia banyak terdapat pengertian malapraktik medik sebagai akibat belum adanya Peraturan Pemerintah tentang Standar Profesi. Namun demikian, untuk mengetahui seorang dokter melakukan malapraktik / tidak maka kita dapat melihat unsur standar profesi kedokteran sebagaimana dirumuskan oleh Leenen, yaitu : berbuat secara teliti / seksama dikaitkan dengan culpa / kelalaian, sesuai ukuran ilmu medik, kemampuan rata-rata dibanding kategori keahlian medik yang sama, situasi dan kondisi yang sama, sarana upaya yang sebanding / proporsional (asas proporsionalitas) dengan tujuan kongkret tindakan / perbuatan medik tersebut. Menurut Leenen, Dokter yang tidak memenuhi unsur standar profesi kedokteran berarti melakukan suatu kesalahan profesi (malapraktik).

    TANGGUNG JAWAB RS PEMERINTAH

    Manajemen RS Pemerintah cq Kanwilkes / Depkes dapat dituntut. Menurut pasal 1365 KUHPerdata karena pegawai yang bekerja pada RS Pemerintah menjadi pegawai negeri dan negara sebagai suatu badan hukum dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas tindakan pegawai negeri yang dalam menjalankan tugasnya merugikan pihak lain.

    TANGGUNG JAWAB RS SWASTA

    Untuk manajemen RS dapat diterapkan pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata karena RS swasta sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri dan dapat bertindak dalam hukum dan dapat dituntut seperti halnya manusia.

    TANGGUNG JAWAB MALAPRAKTIK DOKTER SECARA PIDANA

    Bila terbukti malapraktik, seorang dokter antara lain dapat dikenakan pasal 359, 360, dan 361 KUHP bila malpraktik itu dilakukan dengan sangat tidak berhati-hati (culpa lata), kesalahan serius, sembrono (HR.3 Febr. 1913)

Konsumen

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

Konsumen adalah seseorang atau sekelompok orang yang membeli suatu produk untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual kembali. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali (jawa: kulakan), maka dia disebut pengecer atau distributor. pada masa sekarang ini bukan suatu rahasia lagi bahwa sebenarnya konsumen adalah raja sebenarnya, oleh karena itu sebagai produsen yang memiliki prinsip holistic marketingsudah seharusnya memperhatikan semua yang menjadi hak-hak konsumen.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai praktek kepemilikan silang Temasek atas dua perusahaan telekomunikasi Indonesia telah merugikan konsumen seluler Rp14,8 triliun – Rp30,8 triliun selama periode 2003-2006.

“Struktur kepemilikan silang kelompok usaha Temasek menyebabkan adanyan `price leadership` dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Telkomsel sebagai pemimpin pasar kemudian menetapkan harga jasa telekomunikasi seluler secara eksesif,” kata Ketua Majelis Komisi KPPU Syamsul Maarif, di Jakarta, Senin.
KPPU menilai konsekuensi dari keuntungan yang eksesif yang dinikmati operator adalah konsumen mengalami kerugian.

Meski KPPU menyatakan dirinya tidak berwenang menghukum Telkomsel dengan sanksi ganti rugi kepada konsumen, namun KPPU menyatakan Telkomsel harus menurunkan tarif layanan seluler sekurang-kurangnya 15 persen dari tarif yang berlaku saat ini (tanggal dibacakan putusan).

Terkait dugaan kepemilikan silang Temasek di PT Telkomsel dan PT Indosat, KPPU menilai hal itu terjadi sejak divestasi Indosat pada 2002 yang dimenangkan oleh Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd (STT) yang sahamnya dikuasai 100 persen oleh Temasek.

Padahal, sebelum divestasi dilakukan, Temasek melalui anak perusahaannya yang lain yaitu Singtel dan Singtel Mobile telah memiliki saham PT Telkomsel yang merupakan operator seluler terbesar di Indonesia.

Oleh karena itu, KPPU menilai Kelompok Usaha Temasek, secara tidak langsung, telah menguasai pasar seluler Indonesia dengan menguasai Telkomsel dan Indosat secara tidak langsung pula.

Hal itu, menurut KPPU, terbukti dengan terjadinya peningkatan pangsa pasar Telkomsel dan Indosat secara bersama-sama sejak terjadinya struktur kepemilikan silang itu.

Pangsa pasar Telkomsel dan Indosat secara bersama-sama sejak 2003-2006, menurut KPPU, sebesar 89,61 persen.

Kepemilikan silang Temasek di Telkomsel dan Indosat itu telah menyebabkan perkembangan Indosat melambat dan tidak efektif dalam bersaing dengan Telkomsel.

Pertumbuhan Indosat yang melambat itu ditandai dengan pertumbuhan BTS yang relatif menurun dibanding Telkomsel dan XL yang merupakan dua operator besar lainnya di Indonesia.

“Pasar industri seluler Indonesia tidak kompetitif,”ujar Syamsul.

KPPU menyatakan dalam kasus ini terdapat 10 pihak terlapor yaitu Temasek Holdings Pte Ltd (terlapor I), Singapore echnologies Telemedia Pte Ltd (terlapor II), STT Communications Ltd (terlapor III), Asia Mobile Holdings Company Pte Ltd (terlapor IV), Asia Mobile Holdings Pte Ltd (terlapor V), Indonesia Communications Ltd (terlapor VI).

Selain itu, Indonesia Communications Pte LTd (terlapor VII), Singapore Telecommunications Pte Ltd (terlapor VIII), Singapore Telecom Pte Ltd (terlapor IX) dan juga adanya dugaan pelanggaran pasal 17 dan pasal 25 ayat 1 huruf b UU No.5/1999 yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Seluler (terlapor X).

KPPU menyatakan 10 terlapor tersebut harus membayar denda Rp25 miliar masing-masing kepada pemerintah.

Sembilan terlapor harus melepaskan seluruh kepemilikan saham di salah satu perusahaan yaitu Indosat atau Telkomsel dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Sembilan terlapor harus juga diharuskan melepaskan hak suara dan hak untuk mengangkat direksi dan komisaris pada perusahaan yang sahamnya dilepas tersebut.

Pelepasan saham dilakukan dengan cara masing-masing pembeli dibatasi pembeliannya lima persen dari total saham yang dilepas.

Syamsul mengatakan batasan 5 persen itu sangat penting agar saham tidak dimiliki secara mayoritas.

Pembeli tidak boleh berasosiasi dengan Grup Temasek Holding ataupun pembeli lain dalam bentuk apapun.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.